skip to main |
skip to sidebar
rangkaian melati yang melingkar melambangkan bersatunya para perempuan indonesia untuk memperjuangkan demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 45.
Srikandi Demokrasi Indonesia adalah
Lembaga Swadaya Masyarakat
dibawah naungan Yayasan Srikandi
Sesuai dengan
AKTA NO 15/11 Desember 2003
AKTANO 45/26 Agustus 2004
NPWP 02.314: 312.6017.000
SK Mentri Hukun dan Ham RI
NO C-837.HT.01.02 TH 2004
SDI bersama PENA'98 BALI di lap Renon denpasar
Ibu Ketua SDI Bali Berpose Bersama Ketua Umum SDI beserta Pengurus
Sedang Menyerap Aspirasi Ibu Lanjut Usia
program aksi sdi jakarta
tolak UU Pornografi, SDI dan Ngurah Harta ( sandi murti) di lap renon denpasar bali.
Perempuan Miskin,
Tanggung Jawab Pemerintah!
Solidaritas untuk perempuan miskin
Bila ratusan bahkan ribuan perempuan berbaris panjang, antri dengan sabar yang dipaksakan, demi sekantong plastik berisi beras, mie instan, gula, dan singkong………., artinya kemiskinan sudah terlalu akut! Artinya, mereka tak lagi sanggup membeli beras yang kian hari kian mahal. Tak terbeli, dengan sepuluh ribu rupiah atau duapuluh ribu rupiah yang didapat dari kerja keras seharian setelah badan terlalu letih mendorong gerobak, mengobrak-abrik tong-tong sampah dengan harap menemukan barang yang layak dijual. Para ibu ini juga harus dipusingkan dengan perut lapar anak-anak (dan juga suami) mereka. Setiap saat, para ibu was-was, takut ada anggota keluarga jatuh sakit. Karena di negeri ini, sakit bagi orang miskin berarti semakin tercampaknya harga diri sebagai manusia. Obat tak terbeli, dokter yang pilih kasih, suster yang tak berwajah ramah.
Di tengah kemiskinan, para ibu tetap berharap anak-anak yang dilahirkan juga dapat menikmati sekolah, seperti janji para politisi yang kerap ditonton di layar TV dibilik kusam rumah yang seringkali tak layak disebut rumah. Pendidikan adalah hak setiap anak. Pemerintah akan menyediakan sekolah berkualitas dengan buku-buku gratis, demikian janji manis pemerintah. Nyatanya, anak-anak kurus usia sekolah, bermandi keringat mengejar bis kota untuk menjual suara tak merdu mereka, berharap penumpang berbelas kasih. Bertaruh nyawa di lampu-lampu merah, mengetok jendela mobil, menanti serupiah, dua rupiah……..! Semua dilakukan demi perut dan kehidupan!
Seratus Tujuh Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu penduduk hidup dalam kemiskinan. Seharusnya Presiden SBY, mengingat semua janji pemilu yang diucapkan dihadapkan ratusan juta rakyat. Seharusnya Pak Presiden tak hanya menebar pesona, karena perut lapar tak bisa disogok dengan senyum dan janji, karena sekolah dan rumah tak bisa dibayar dengan pesona (apalagi pesona palsu dan menipu!). Nyatanya, bencana alam silih berganti dalam hitungan menit selama tiga tahun terakhir. Nyatanya, setiap menit ibu melahirkan meninggal karena kekurangan gizi ( 20 ribu ibu meninggal setiap tahun ). Jutaan bayi menderita gizi buruk (Thn 2005, 5 juta anak). Perempuan dan anak diperdagangkan, yang menghantarkan ratusan ribu perempuan setiap bulan, setiap minggu, setiap hari dan setiap menit menjual tubuh dan tenaganya (selama bulan April 2006, terdapat 1.022 kasus, 100 ribu anak menjadi pelacur).
Saatnya perempuan melakukan protes dan menggugat Pemerintah SBY-Kalla agar bertanggung jawab terhadap pemiskinan perempuan. Beras murah, BBM murah, sekolah gratis, kesehatan gratis, rumah layak dan aman dari bencana adalah hak dari seluruh rakyat.
Perempuan Butuh Pemimpin yang Peduli dan Berpihak pada Rakyat Miskin!
para Deklarator Srikandi demokrasi indonesia, Jakarta 08.03.05.
rangkaian melati yang melingkar melambangkan bersatunya para perempuan indonesia untuk memperjuangkan demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 45.
TENTANG KAMI
- SRIKANDI DEMOKRASI BALI
- "..demokrasi adalah pilihan, Reformasi merupakan kebutuhan.." Ketua : Anak Agung Ayu Triyana Tira Wkl Ket Ni Made Sukerti Hj Dari Kartika Rini S Drg Ni Nyoman Rai Sukadani Dewa ayu agung inten utari SH Putu Yunita octarini Sekretaris Eka Wiryastuti Andayani Bendahara Ni Made Turkini Dewa Ayu Shinta Bidang Hukum dan Ham Ni Luh Putu Nilawati SH I gusti Ayu Ketut sariani SH Bid Kesehatan & Kependudukan I Gusti Ayu Marwati Proborini SKH Bidang Pendidikan Kadek Putri Srinadi SE I Made Budawati
BADAN HUKUM
Srikandi Demokrasi Indonesia adalah
Lembaga Swadaya Masyarakat
dibawah naungan Yayasan Srikandi
Sesuai dengan
AKTA NO 15/11 Desember 2003
AKTANO 45/26 Agustus 2004
NPWP 02.314: 312.6017.000
SK Mentri Hukun dan Ham RI
NO C-837.HT.01.02 TH 2004
LATAR BELAKANG
Demokrasi mensyaratkan keadilan dan nilai nilai hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan
adalah sebuah kenyataan bahwa masih banyak perempuan Indonesia yang mengalami peminggiran peran , baik secara ekonomi, sosial dan politik,ketidak setaraan gender telah berakibat posisi perempuan termajinalkan,
dalam kondisi demikian maka sekelompok perempuan, yang berasal dari berbagai macam profesi merasa terpanggil untuk melakukan program aksi yang mendukung upaya pemberdayaan dan peningkatan partisipasi perempuan.
Sekalipun kami memahami bahwa menghadapi arus globalisasi maka perempuan Indonesia akan menghadapi tantangan yang kompleks, perlu upaya maksimal untuk bersatu dan bersama sama memainkan peran secara aktif membangun organisasi, perempuan yang terbuka, nasionalis pluralis, berbasis kerakyatan
Oleh karena itu Maka Srikandi Demokrasi Indonesia (SDI) sebagai sebuah organisasi yang kami harapkan dapat menjadi sarana untuk melaksanakan program program nyata yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan. Dalam bingkai Pancasila dan UUD 45
Srikandi demokrasi Indonesia dideklarasikan di Jakarta
pada hari selasa tanggal 8 maret 2005
bertepatan dengan hari perempuan sedunia
adalah sebuah kenyataan bahwa masih banyak perempuan Indonesia yang mengalami peminggiran peran , baik secara ekonomi, sosial dan politik,ketidak setaraan gender telah berakibat posisi perempuan termajinalkan,
dalam kondisi demikian maka sekelompok perempuan, yang berasal dari berbagai macam profesi merasa terpanggil untuk melakukan program aksi yang mendukung upaya pemberdayaan dan peningkatan partisipasi perempuan.
Sekalipun kami memahami bahwa menghadapi arus globalisasi maka perempuan Indonesia akan menghadapi tantangan yang kompleks, perlu upaya maksimal untuk bersatu dan bersama sama memainkan peran secara aktif membangun organisasi, perempuan yang terbuka, nasionalis pluralis, berbasis kerakyatan
Oleh karena itu Maka Srikandi Demokrasi Indonesia (SDI) sebagai sebuah organisasi yang kami harapkan dapat menjadi sarana untuk melaksanakan program program nyata yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan. Dalam bingkai Pancasila dan UUD 45
Srikandi demokrasi Indonesia dideklarasikan di Jakarta
pada hari selasa tanggal 8 maret 2005
bertepatan dengan hari perempuan sedunia
VISI/MISI
VISI
Terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis dalam kehidupan yang berkeadilan sosial, pluralis, damai, sejahtera, dan toleran dengan menjunjung nilai nilai hak asasi manusia
MISI
Melibatkan organisasi politik untuk aktif berperan serta dalam mendorong dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Indonesia sebagai sebuah pengabdian terhadap nilai yang terkandung dalam spirit Nasionalisme pluralis, membangun dan menguatkan masyarakat sipil yang mengedepankan
nilai demokrasi dan hak asasi manusia
Terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis dalam kehidupan yang berkeadilan sosial, pluralis, damai, sejahtera, dan toleran dengan menjunjung nilai nilai hak asasi manusia
MISI
Melibatkan organisasi politik untuk aktif berperan serta dalam mendorong dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Indonesia sebagai sebuah pengabdian terhadap nilai yang terkandung dalam spirit Nasionalisme pluralis, membangun dan menguatkan masyarakat sipil yang mengedepankan
nilai demokrasi dan hak asasi manusia
PROGRAM KERJA
PROGRAM KERJA
Advokasi kebijakan Pemerintah, Pendidikan Politik bagi perempuan, Pemberdayaan ekonomi perempuan,Kerja kerja Sosial
KEANGGOTAAN
Terbuka bagi semua Perempuan yang memiliki cita cita dan kepedulian yang sama memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan . bersifat sukarela dan sosial, tidak membatasi usia, pekerjaan dan status sosial bersedia aktif sesuai dengan penugasan dan kemampuan
SUMBER DANA
Berasal dari iuran sukarela dan wajib dari anggota,serta sumbangan individu dan lembaga yang tidak mengikat
Advokasi kebijakan Pemerintah, Pendidikan Politik bagi perempuan, Pemberdayaan ekonomi perempuan,Kerja kerja Sosial
KEANGGOTAAN
Terbuka bagi semua Perempuan yang memiliki cita cita dan kepedulian yang sama memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan . bersifat sukarela dan sosial, tidak membatasi usia, pekerjaan dan status sosial bersedia aktif sesuai dengan penugasan dan kemampuan
SUMBER DANA
Berasal dari iuran sukarela dan wajib dari anggota,serta sumbangan individu dan lembaga yang tidak mengikat
AGENDA WARNASARI SDI BALI
- PROGRAM AKSI
- KONSOLIDASI
- DEKLARASI
Turunkan harga BBM dan Sembako
SDI bersama PENA'98 BALI di lap Renon denpasar
Ketua SDI Bali
Ibu Ketua SDI Bali Berpose Bersama Ketua Umum SDI beserta Pengurus
Kunjungan Ketua SDI Bali ke Desa Tertinggal
Sedang Menyerap Aspirasi Ibu Lanjut Usia
program aksi sdi jakarta
JEJARING
STATEMEN SDI HARI BURUH NASIONAL
PERNYATAAN SIKAP
SRIKANDI DEMOKRASI INDONESIA
TERHADAP PERSOALAN BURUH
Satu Mei 2007.
Di belahan dunia manapun, kaum buruh turun ke jalan-jalan, memperingati Hari Buruh Sedunia. Berbagai tuntutan digaungkan dan serukan dalam orasi-orasi, spanduk, poster dan selebaran. Semua dilakukan dengan keyakinan bahwa bila buruh bersatu, menunjukkan kekuatannya di hadapan penguasa dan pemilik modal, maka segala tuntutan normatif (upah layak, jaminan kesehatan dll) dan tuntutan politik (hak berorganisasi dll) akan didengar dan dipenuhi. Namun faktanya, setelah ribuan buruh tumpah ruah di jalan-jalan, setelah buruh kembali bekerja di pabrik-pabrik, hak mereka belum juga dipenuhi oleh negara. Alih-alih mendengarkan tuntutan buruh, pemerintah justru semakin tidak peduli dan sewenang-wenang.
Berbagai undang-undang dibuat, tetapi tidak untuk melindungi buruh dari eksploitasi para pengusaha. Dalam setiap pembuatan undang-undang, suara pemilik modal justru didengar oleh pemerintah. Sebaliknya, undang-undang digagas, dibahas dan disahkan tanpa mendengarkan suara buruh. Akibatnya buruh semakin terpinggirkan. Setiap saat, mereka terancam dikeluarkan tanpa pesangon, karena mereka hanya menjadi buruh kontrak. Setelah UU No. 13 Tahun 2003 disahkan, persoalan yang dihadapi oleh buruh di dalam pabrik menjadi semakin banyak dan kompleks.
Belum selesai, buruh memperjuangkan hak-haknya. Lagi-lagi, pemerintah menyusun sebuah undang-undang yang sangat menguntungkan pemilik modal (asing). Melalui UU Penanaman Modal, partai politik (kecuali PDI Perjuangan) tanpa memikirkan nasib rakyat, tanpa memikirkan kedaulatan bangsa, serta merta melakukan jual-beli atas negeri ini. Tanpa disadari oleh rakyat, kita tak lagi tinggal di negeri sendiri, karena orang asing memiliki hak yang sama menggunakan dan memiliki tanah di negeri kita. Akibatnya, dapat kita bayangkan, jumlah pengangguran semakin banyak, buruh-buruh di PHK kerena tidak bisa bersaing dengan tenaga asing. Harga-harga semakin mahal, perdagangan kaum perempuan dan anak-anak semakin tinggi. Pada akhirnya kita menjadi kuli di negeri sendiri!
Saatnya kita menguatkan diri (untuk semakin kuat), karena kita berhadapan dengan pemerintah yang tak mau mendengarkan suara rakyatnya. Karena kita memiliki pemerintah yang terus menebar pesona di tengah panjangnya antrian BBM/sembako. Dengan berorganisasi, buruh perempuan memiliki wadah memperjuangkan hak-haknya. Dengan berorganisasi, para ibu di kampung-kampung dapat menuntut pemerintah untuk menyediakan BBM dan sembako murah. Perjuangan kaum buruh telah memberi contoh kepada kita, bahwa perjuangan tak mengenal kata henti, bahwa perjuangan harus terus dilakukan…!
DIAM TERTINDAS! ATAU BANGKIT MELAWAN... !!!
www.srikandidemokrasi.com
SRIKANDI DEMOKRASI INDONESIA
TERHADAP PERSOALAN BURUH
Satu Mei 2007.
Di belahan dunia manapun, kaum buruh turun ke jalan-jalan, memperingati Hari Buruh Sedunia. Berbagai tuntutan digaungkan dan serukan dalam orasi-orasi, spanduk, poster dan selebaran. Semua dilakukan dengan keyakinan bahwa bila buruh bersatu, menunjukkan kekuatannya di hadapan penguasa dan pemilik modal, maka segala tuntutan normatif (upah layak, jaminan kesehatan dll) dan tuntutan politik (hak berorganisasi dll) akan didengar dan dipenuhi. Namun faktanya, setelah ribuan buruh tumpah ruah di jalan-jalan, setelah buruh kembali bekerja di pabrik-pabrik, hak mereka belum juga dipenuhi oleh negara. Alih-alih mendengarkan tuntutan buruh, pemerintah justru semakin tidak peduli dan sewenang-wenang.
Berbagai undang-undang dibuat, tetapi tidak untuk melindungi buruh dari eksploitasi para pengusaha. Dalam setiap pembuatan undang-undang, suara pemilik modal justru didengar oleh pemerintah. Sebaliknya, undang-undang digagas, dibahas dan disahkan tanpa mendengarkan suara buruh. Akibatnya buruh semakin terpinggirkan. Setiap saat, mereka terancam dikeluarkan tanpa pesangon, karena mereka hanya menjadi buruh kontrak. Setelah UU No. 13 Tahun 2003 disahkan, persoalan yang dihadapi oleh buruh di dalam pabrik menjadi semakin banyak dan kompleks.
Belum selesai, buruh memperjuangkan hak-haknya. Lagi-lagi, pemerintah menyusun sebuah undang-undang yang sangat menguntungkan pemilik modal (asing). Melalui UU Penanaman Modal, partai politik (kecuali PDI Perjuangan) tanpa memikirkan nasib rakyat, tanpa memikirkan kedaulatan bangsa, serta merta melakukan jual-beli atas negeri ini. Tanpa disadari oleh rakyat, kita tak lagi tinggal di negeri sendiri, karena orang asing memiliki hak yang sama menggunakan dan memiliki tanah di negeri kita. Akibatnya, dapat kita bayangkan, jumlah pengangguran semakin banyak, buruh-buruh di PHK kerena tidak bisa bersaing dengan tenaga asing. Harga-harga semakin mahal, perdagangan kaum perempuan dan anak-anak semakin tinggi. Pada akhirnya kita menjadi kuli di negeri sendiri!
Saatnya kita menguatkan diri (untuk semakin kuat), karena kita berhadapan dengan pemerintah yang tak mau mendengarkan suara rakyatnya. Karena kita memiliki pemerintah yang terus menebar pesona di tengah panjangnya antrian BBM/sembako. Dengan berorganisasi, buruh perempuan memiliki wadah memperjuangkan hak-haknya. Dengan berorganisasi, para ibu di kampung-kampung dapat menuntut pemerintah untuk menyediakan BBM dan sembako murah. Perjuangan kaum buruh telah memberi contoh kepada kita, bahwa perjuangan tak mengenal kata henti, bahwa perjuangan harus terus dilakukan…!
DIAM TERTINDAS! ATAU BANGKIT MELAWAN... !!!
www.srikandidemokrasi.com
tolak UU Pornografi, SDI dan Ngurah Harta ( sandi murti) di lap renon denpasar bali.
PERS RELEASE HUT SDI KE 2 TGL 08.03.07
Perempuan Miskin,
Tanggung Jawab Pemerintah!
Solidaritas untuk perempuan miskin
Bila ratusan bahkan ribuan perempuan berbaris panjang, antri dengan sabar yang dipaksakan, demi sekantong plastik berisi beras, mie instan, gula, dan singkong………., artinya kemiskinan sudah terlalu akut! Artinya, mereka tak lagi sanggup membeli beras yang kian hari kian mahal. Tak terbeli, dengan sepuluh ribu rupiah atau duapuluh ribu rupiah yang didapat dari kerja keras seharian setelah badan terlalu letih mendorong gerobak, mengobrak-abrik tong-tong sampah dengan harap menemukan barang yang layak dijual. Para ibu ini juga harus dipusingkan dengan perut lapar anak-anak (dan juga suami) mereka. Setiap saat, para ibu was-was, takut ada anggota keluarga jatuh sakit. Karena di negeri ini, sakit bagi orang miskin berarti semakin tercampaknya harga diri sebagai manusia. Obat tak terbeli, dokter yang pilih kasih, suster yang tak berwajah ramah.
Di tengah kemiskinan, para ibu tetap berharap anak-anak yang dilahirkan juga dapat menikmati sekolah, seperti janji para politisi yang kerap ditonton di layar TV dibilik kusam rumah yang seringkali tak layak disebut rumah. Pendidikan adalah hak setiap anak. Pemerintah akan menyediakan sekolah berkualitas dengan buku-buku gratis, demikian janji manis pemerintah. Nyatanya, anak-anak kurus usia sekolah, bermandi keringat mengejar bis kota untuk menjual suara tak merdu mereka, berharap penumpang berbelas kasih. Bertaruh nyawa di lampu-lampu merah, mengetok jendela mobil, menanti serupiah, dua rupiah……..! Semua dilakukan demi perut dan kehidupan!
Seratus Tujuh Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu penduduk hidup dalam kemiskinan. Seharusnya Presiden SBY, mengingat semua janji pemilu yang diucapkan dihadapkan ratusan juta rakyat. Seharusnya Pak Presiden tak hanya menebar pesona, karena perut lapar tak bisa disogok dengan senyum dan janji, karena sekolah dan rumah tak bisa dibayar dengan pesona (apalagi pesona palsu dan menipu!). Nyatanya, bencana alam silih berganti dalam hitungan menit selama tiga tahun terakhir. Nyatanya, setiap menit ibu melahirkan meninggal karena kekurangan gizi ( 20 ribu ibu meninggal setiap tahun ). Jutaan bayi menderita gizi buruk (Thn 2005, 5 juta anak). Perempuan dan anak diperdagangkan, yang menghantarkan ratusan ribu perempuan setiap bulan, setiap minggu, setiap hari dan setiap menit menjual tubuh dan tenaganya (selama bulan April 2006, terdapat 1.022 kasus, 100 ribu anak menjadi pelacur).
Saatnya perempuan melakukan protes dan menggugat Pemerintah SBY-Kalla agar bertanggung jawab terhadap pemiskinan perempuan. Beras murah, BBM murah, sekolah gratis, kesehatan gratis, rumah layak dan aman dari bencana adalah hak dari seluruh rakyat.
Perempuan Butuh Pemimpin yang Peduli dan Berpihak pada Rakyat Miskin!
EDISI
para Deklarator Srikandi demokrasi indonesia, Jakarta 08.03.05.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar